Kebijakan Becak Dianggap Kemunduran Berpikir Gubernur DKI

 Sejumlah pengemudi becak mangkal di shelter becak kawasan, Pejagalan, Jakarta Utara, Selasa (9/10). Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus merespons kebijakan tentang becak di Ibu Kota. Becak diizinkan kembali beroperasi bukan sebuah terobosan atau alternatif, tapi kesalahan pola pikir.

"Itu kemunduran berpikir Gubernur (Anies Baswedan)," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Oktober 2018.

Menurut Bestari, moda roda tiga itu tak cocok dioperasikan di Jakarta. Teknologi sudah begitu modern. Eksploitasi tenaga manusia tak lagi dibutuhkan. Beda hal, kalau itu dalam konteks pengembangan wisata kebudayaan.

 "Kalau tujuan angkutan, kita sudah terlalu maju. Sudah ada MRT, LRT, sudah ada Busway, masa kita memikirkan itu lagi," imbuh Bestari.

 

Bestari menyarankan Pemprov DKI memberi alternatif kekinian. Banyak inovasi seperti bajaj dengan bahan bakar gas yang bisa dipakai di kampung. Tinggal bagaimana mengarahkan para pengemudi bajaj tersebut.

 

Bestari juga mengkritik kinerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, Anies bekerja dengan patokan: asal berbeda dengan pendahulu. Padahal, belum tentu hal tersebut efektif.

 

"Berpihak pada wong cilik itu bukan menyuruh mereka jadi tukang becak. Naikkan taraf hidupnya," kata Bestari.

 

Terkait wacana pengaturan becak yang dilarang masuk ke jalan protokol, Bestari menyatakan keraguan. Sebab bukan tak mungkin tukang becak akan 'melebarkan sayap' ke jalanan utama, jika diberi izin beroperasi di kampung-kampung.

 

 "Kan awalnya di kampung, lama-lama ke kota. Saya kira kita kan sudah melahirkan bajaj berbahan bakar gas. Ramah lingkungan juga, diminati ibu-ibu," tandas Bestari.

Asal Artikel